Pembelaan Golkar Karena Dituduh Berhianat Pada SBY

Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengungkap alasan partainya menolak Perppu Pilkada warisan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal sebelumnya, Golkar ikut meneken kesepakatan mendukung Perppu Pilkada saat baru saja diterbitkan oleh SBY saat masih menjadi presiden.

Tantowi beralasan, Golkar hanya mengikuti aspirasi daerah saat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar beberapa waktu lalu. Sebab, kata Tantowi, Munas adalah forum tertinggi di partai.

Menurutnya, dalam Munas muncul keinginan mayoritas pengurus daerah agar dilakukan Pilkada melalui DPRD.

"Ini aspirasi. Salah satu aspirasi itu adalah agar pemilihan kepala daerah tidak langsung. Itu aspirasi Munas, tidak mungkin pimpinan Munas menafikan keinginan peserta Munas. Aspirasi itu ditampung jadi rekomendasi dan keputusan Munas," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan paripurna DPR soal pembahasan Perppu Pilkada pada Januari 2015 nanti. Dia menjanjikan bakal memperjuangkan aspirasi pengurus Golkar daerah di paripurna nanti.

"Wewenang menerima atau menolak Perppu itu bukan ranah DPP. Artinya usulan tersebut diperjuangkan di DPR," tegas dia.

Ihwal sikap Koalisi Merah Putih (KMP), Tantowi menegaskan, belum punya sikap akan hal itu. Dia mengatakan, keputusan KMP akan dibahas bersama dengan para ketua umum parpol KMP.

"Belum ada keputusan secara utuh dari KMP. KMP akan rapat dan akan membuat keputusan bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Presiden SBY kecewa dengan kebijakan hasil Munas IX Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada. Padahal, seluruh anggota KMP telah menyatakan setuju untuk mendorong Perppu yang ditandatanganinya itu menjadi undang-undang.

"Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, Kamis (4/12).

SBY menceritakan, kesepakatan untuk menggolkan Perppu Pilkada lewat kesepakatan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Oktober lalu. Mereka yang bertanda tangan terdiri dari enam partai anggota KMP, termasuk Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjennya Idrus Marham.

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI. Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu," tegas SBY.

Dengan keputusan sepihak yang dibuat Golkar, SBY menyatakan PD tidak akan bisa melanjutkan kerja sama dengan pihak yang dianggap telah mengingkari janji, dan meninggalkan komitmen bersama.

munas golkar politik 1:00 AM